THE BEST SIDE OF AGUS JOKO PRAMONO

The best Side of agus joko pramono

The best Side of agus joko pramono

Blog Article

BPK memiliki kewenangan untuk melakukan audit terhadap kinerja BUMN, yang bertujuan untuk memastikan bahwa BUMN dikelola secara profesional, efisien, dan bertanggung jawab.

Komitmen Agus dalam mengembangkan tata kelola yang baik dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia menjadi salah satu modal ke depan di KPK.

Silakan dibahas lebih lanjut di halaman pembicaraan artikel ini. (Pelajari cara dan kapan saatnya untuk menghapus pesan templat ini)

Artikel bertopik biografi tokoh militer ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

Misalnya, BPK akan memeriksa apakah BUMN telah mematuhi kebijakan tentang penggunaan dana CSR, kebijakan tentang pengadaan barang dan jasa, dan kebijakan tentang tata kelola perusahaan yang baik.

When given that the Board Member II, he undertook the point out monetary management and accountability, especially in the sphere of economic climate and countrywide improvement organizing.

Temuan BPK dapat menjadi bahan evaluasi bagi BUMN untuk memperbaiki sistem dan prosedur pengelolaan keuangan, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap BUMN.

Pengalaman beliau dalam mengawasi kinerja BUMN diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya meningkatkan tata kelola perusahaan negara. Ketepatan dan Kelengkapan Laporan Keuangan:BPK memeriksa apakah laporan keuangan BUMN disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan menyajikan informasi yang akurat dan lengkap tentang kondisi keuangan BUMN.

“Kalau berbagai kebijakan nantinya diambil hanya untuk kepentingan rezim dan oligarki, yang terjadi bisa sama persis dengan pemerintahan Jokowi,” kata Herdiansyah.

"Karena kalau dilihat dari debat get more info paslon kemarin kan, sudah kelihatan jelas mana yang punya system yang jelas programnya terhadap anak-anak muda," tambahnya.

Melalui audit yang dilakukan, BPK mengidentifikasi potensi penyimpangan dan ketidaktransparan dalam pengelolaan keuangan BUMN. Temuan ini kemudian disampaikan kepada BUMN dan publik, sehingga mendorong perusahaan untuk memperbaiki tata kelola dan meningkatkan transparansi.

Anies ingin bentuk partai politik usai gagal maju Pilkada 2024 – Apa syarat pendirian parpol dan modal apa yang dibutuhkan?

Layanan ini merupakan sarana layanan on-line bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.

This "Cited by" rely consists of citations to the subsequent articles or blog posts in Scholar. The ones marked * might be unique in the write-up inside the profile.

Report this page